Pada tahun 2012 sebanyak 3.206 anak miskin di Kota Pekalongan, Jawa Tengah, tidak dapat melanjutkan sekolah. Padahal, sekitar 40,68% APBD Kota Pekalongan telah dialokasikan untuk pendidikan.
Berdasarkan data diperoleh dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Kota Pekalongan, menyebutkan dari 15.550 warga usia 13 – 15 tahun yang seharusnya sedang duduk di bangku SMP/MTs, baru 14.735 jiwa yang menempuh pendidikan. Sehingga, 815 jiwa belum menempuh pendidikan.
Sedangkan dari 15.720 warga berusia 16 – 18 tahun, baru 13.029 orang yang tertampung di bangku SMA, SMK, maupun MA yang ada. Artinya, sebanyak 2.691 orang tidak menikmati bangku sekolah sesuai tingkatannya.
Kepala Dindikpora Kota Pekalongan Abdul Djalil mengatakan, tidak tertampungnya ribuan warga usia sekolah tersebut karena berbagai sebab yaitu kesadaran masyarakat yang rendah, ketidaktersediaan layanan, atau ketidakmampuan biaya.
Wali Kota Pekalongan Basyir Achmad mengatakan, Pemerintah Kota Pekalongan telah melakukan langkah membebaskan biaya sekolah bagi warga miskin. Bahkan, setiap sekolah harus memenuhi bebas biaya sekolah bagi 20% warga miskin yang ditampung.
“Kami prihatin dengan kondisi ini. Sehingga, kami akan carikan terobosan agar seluruh anak sekolah dapat terpenuhi hak untuk belajar, bahkan bagi warga miskin telah dilakukan dengan membebaskan seluruh biaya, bahkan mereka yang mempunyai kemampuan bagus diberikan tambahan uang saku dan buku,” kata Basyir Achmad.
Basyir mengakui, alokasi 40% APBD untuk pendidikan tidak terlalu berdampak signifikan. PaSalnya, tambah dia, sekitar 80% dari anggaran pendidikan habis dipakai untuk gaji pegawai dan guru. Sedangkan sisanya baru bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. “Padahal tahun depan kami canangkan bebas biaya sampai perguruan tinggi bagi warga Pekalongan,” tambahnya.
0 komentar:
Posting Komentar